oleh : Dede Farhan Aulawi
Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi landasan moral dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa, pemerataan dan akses keadilan ekonomi merupakan bagian penting dari cita-cita nasional agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Keadilan ekonomi berdasarkan Pancasila berarti pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dalam praktik ekonomi, hal ini berarti negara harus menjamin agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal akibat ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, modal usaha, dan sumber daya. Ketika sebagian kecil masyarakat menguasai kekayaan secara berlebihan sementara sebagian besar lainnya hidup dalam keterbatasan, maka nilai kemanusiaan dalam Pancasila belum sepenuhnya terwujud.
Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi inti dari konsep pemerataan ekonomi nasional. Keadilan sosial bukan berarti semua orang harus memiliki jumlah kekayaan yang sama, melainkan setiap orang memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antardaerah maupun antarkelompok sosial. Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, pemberdayaan UMKM, perlindungan tenaga kerja, serta subsidi bagi sektor strategis merupakan bentuk nyata upaya menghadirkan keadilan ekonomi yang selaras dengan nilai Pancasila.
Akses terhadap ekonomi juga harus dibangun melalui sistem yang inklusif. Banyak masyarakat kecil yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk maju, tetapi terhambat oleh sulitnya memperoleh modal, teknologi, dan pasar. Dalam ekonomi Pancasila, negara tidak boleh membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa arah, karena pasar yang sepenuhnya bebas sering kali hanya menguntungkan pihak yang kuat. Negara harus hadir sebagai pengatur agar pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan pekerja informal memperoleh perlindungan serta kesempatan yang setara dalam persaingan ekonomi nasional.
Selain itu, semangat gotong royong sebagai jiwa Pancasila juga sangat penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Keadilan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat harus membangun budaya saling mendukung. Koperasi sebagai salah satu wujud ekonomi kerakyatan merupakan contoh nyata bagaimana nilai kebersamaan dapat menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan. Dengan semangat gotong royong, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh individu tertentu, tetapi menjadi kekuatan bersama untuk memajukan bangsa.
Di era modern, tantangan keadilan ekonomi semakin kompleks akibat globalisasi dan digitalisasi. Kemajuan teknologi memberikan peluang besar, namun juga dapat memperlebar jurang antara yang mampu mengakses teknologi dan yang tertinggal. Oleh karena itu, pemerataan ekonomi berdasarkan Pancasila harus mencakup pemerataan akses digital, pendidikan finansial, dan peluang usaha berbasis teknologi agar seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam ekonomi masa depan.
Pada akhirnya, pemerataan dan akses keadilan ekonomi berdasarkan Pancasila adalah upaya mewujudkan kesejahteraan yang bermartabat. Ekonomi tidak boleh hanya menjadi alat akumulasi keuntungan, tetapi harus menjadi sarana untuk memuliakan manusia. Ketika setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang, memperoleh penghidupan yang layak, dan merasakan hasil pembangunan, maka nilai luhur Pancasila benar-benar hidup dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.
