Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan percepatan penyediaan rumah subsidi untuk masyarakat sebagai salah satu prioritas utama pemerintah. Instruksi ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Istana Merdeka, Jakarta.
Pertemuan tersebut berlangsung pada 15 September 2025, di mana Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperluas akses rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Beberapa poin penting dari instruksi dan laporan progress:
-
Kenaikan Kuota
Kuota rumah subsidi tahun 2025 ditingkatkan secara signifikan, dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. -
Realisasi Per 15 September
Per 1 Januari hingga 15 September 2025, total penyerapan program (akad kredit, persetujuan kredit, rumah siap huni, dan pembangunan berjalan) mencapai 175.662 unit, sedangkan yang sudah akad kredit sebanyak 45.000 unit, sehingga keseluruhan mencapai 221.047 unit. -
Terobosan KUR Perumahan
Diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan senilai Rp 130 triliun. Program ini meliputi sisi suplai dan permintaan rumah rakyat. Untuk sisi suplai, dana sebanyak Rp 117 triliun diperuntukkan bagi kontraktor, developer, dan toko material bangunan, dengan suku bunga yang disubsidi menjadi 5%, sehingga bunga bagi peminjam menjadi sekitar 6%.
Untuk sisi permintaan, program ini juga membuka peluang bagi usaha mikro, misalnya bagi yang memiliki homestay, warung, atau usaha rumah tangga lainnya, hingga plafon pinjaman Rp 500 juta dengan bunga 6%. -
Koordinasi Lintas Kementerian dan Bank
Program ini merupakan hasil kerja sama antar kementerian dan perbankan, sebagai bagian dari strategi untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
