Oleh: Dede Farhan Aulawi
Hak veto sejatinya perlu dihapuskan demi menjunjung kesetaraan sebagai prinsip dasar dalam hukum, terutama jika dilihat dari perspektif keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum internasional. Meski begitu, isu ini sangat kompleks karena melibatkan dimensi politik, hukum, sejarah, hingga hubungan internasional.
Alasan fundamental mengapa hak veto perlu dihapuskan:
-
Mencederai prinsip kesetaraan negara.
Dalam hukum internasional, semua negara memiliki sovereign equality (kesetaraan kedaulatan). Namun, hak veto yang hanya dimiliki oleh lima negara tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok) justru melanggar prinsip ini. -
Menghambat keputusan demi keadilan dan perdamaian.
Banyak resolusi mendesak, seperti penghentian agresi militer atau pelanggaran HAM, terblokir hanya karena kepentingan salah satu negara pemegang veto. Contoh jelasnya dapat dilihat pada konflik Palestina–Israel, Suriah, dan Ukraina. -
Warisan ketidakadilan sejarah.
Hak veto merupakan warisan Perang Dunia II, ketika negara pemenang diberi privilese istimewa. Padahal, dinamika global kini telah berubah. Negara berkembang seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan berperan besar, tetapi tetap tak memiliki kekuatan seimbang. -
Tidak demokratis.
Satu negara pemegang veto bisa membatalkan suara mayoritas Dewan Keamanan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi global dan representasi yang adil.
Tantangan besar dalam menghapus hak veto:
-
Amandemen Piagam PBB sulit dilakukan.
Perubahan hanya bisa terjadi jika seluruh pemegang hak veto setuju. Hal ini membuat penghapusan terasa sangat tidak realistis. -
Veto sebagai jaminan keamanan politik.
Negara-negara pemegang veto melihat hak ini sebagai perlindungan kepentingan strategis. Jika dicabut, mereka bisa saja menarik diri dari PBB. -
Fungsi veto dalam mencegah keputusan sepihak.
Dalam beberapa kasus, veto dianggap sebagai mekanisme pengendali agar mayoritas tidak menindas minoritas.
Alternatif reformasi yang mungkin dilakukan:
-
Membatasi penggunaan veto, misalnya hanya berlaku jika didukung dua atau lebih anggota tetap, atau dilarang dalam kasus pelanggaran HAM berat.
-
Memperluas keanggotaan tetap Dewan Keamanan bagi negara-negara berkembang meskipun tanpa hak veto.
-
Memperkuat lembaga internasional lain seperti Mahkamah Internasional agar keputusan global tidak selalu bergantung pada Dewan Keamanan.
Penutup
Secara moral dan prinsip hukum internasional, hak veto bertentangan dengan kesetaraan. Di era yang menuntut keadilan global dan demokrasi internasional, eksistensi hak veto sulit dibenarkan. Namun, menghapusnya sepenuhnya merupakan tantangan politik besar. Karena itu, reformasi bertahap dianggap lebih realistis ketimbang penghapusan total dalam waktu dekat.