Cakrabuanapos

Tag: kedaulatan laut

  • Pembangunan pagar laut oleh negara, perspektif keamanan dan hukum

    Pembangunan pagar laut oleh negara, perspektif keamanan dan hukum

    PEMBANGUNAN PAGAR LAUT OLEH NEGARA, PERSPEKTIF KEAMANAN DAN HUKUM
    Oleh: Dede Farhan Aulawi

    Pembangunan pagar laut kini menjadi isu strategis yang semakin relevan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik, konflik perbatasan maritim, serta berbagai ancaman non-tradisional seperti penyelundupan, pencurian ikan (illegal fishing), dan pelanggaran batas wilayah. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, penguatan pengawasan dan kontrol terhadap wilayah laut merupakan kebutuhan mutlak. Salah satu alternatif yang muncul adalah pembangunan pagar laut, baik dalam bentuk fisik (struktur penghalang, sensor bawah laut) maupun teknologi (pengawasan radar, satelit, dan drone).

    Perspektif Keamanan Nasional

    Dari sudut pandang keamanan nasional, pagar laut berfungsi sebagai instrumen pertahanan dan pengamanan wilayah teritorial. Laut Indonesia yang begitu luas dan terbuka kerap dimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk melakukan aktivitas ilegal, seperti penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Keberadaan pagar laut, baik secara fisik maupun virtual (maritime surveillance system), dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus meningkatkan kemampuan deteksi dini aparat keamanan.

    Selain itu, pembangunan pagar laut juga menjadi bagian dari strategi pertahanan berlapis untuk menghadapi ancaman eksternal. Dalam konteks Laut Natuna Utara misalnya, keberadaan kapal-kapal asing secara ilegal menjadi tantangan nyata bagi kedaulatan Indonesia. Pagar laut dapat berfungsi ganda, sebagai simbol penegasan batas wilayah sekaligus instrumen nyata dalam menjaga yurisdiksi nasional.

    Namun, keberhasilan pembangunan pagar laut bergantung pada sistem integrasi antarlembaga seperti TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tanpa koordinasi yang kuat, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif. Dalam hal ini, pagar laut bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari kebijakan dan strategi keamanan maritim nasional yang terpadu.

    Perspektif Hukum Nasional

    Dari aspek hukum nasional, pembangunan pagar laut harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjadi dasar hukum bagi kewenangan negara dalam mengelola dan mengamankan wilayah perairannya.

    Sebagai upaya perlindungan wilayah, pembangunan pagar laut wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap hak lintas damai (innocent passage) kapal asing di laut teritorial sebagaimana dijamin dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Artinya, pembangunan pagar laut tidak boleh menghambat hak lintas damai secara sepihak.

    Sementara pada zona ekonomi eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam, namun tidak sepenuhnya memiliki kewenangan mengatur lalu lintas kapal asing. Oleh karena itu, pembangunan pagar laut perlu disesuaikan dengan status hukum masing-masing zona laut.

    Selain itu, aspek hukum lingkungan juga menjadi pertimbangan penting. Pembangunan struktur fisik di laut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem laut, sehingga wajib melalui kajian lingkungan hidup strategis dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia.

    Dengan demikian, pembangunan pagar laut merupakan langkah strategis untuk memperkuat keamanan maritim Indonesia sekaligus menegaskan kedaulatan negara atas wilayah lautnya. Namun, implementasinya tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional maupun internasional. Pagar laut perlu dibangun tidak hanya berdasarkan pertimbangan teknis dan militer, tetapi juga dengan pendekatan hukum, diplomasi, serta perlindungan lingkungan.

    Melalui perencanaan yang komprehensif dan penegakan hukum yang konsisten, pembangunan pagar laut dapat menjadi bagian penting dari sistem pertahanan maritim Indonesia yang modern, tangguh, dan berdaulat.

  • Analisis yuridis pematokan pagar laut oleh pengusaha

    Analisis yuridis pematokan pagar laut oleh pengusaha

    Oleh: Dede Farhan Aulawi

    Status hukum laut di Indonesia

    Laut merupakan bagian dari ruang wilayah negara yang memiliki kedudukan strategis serta diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

    • UUD 1945 Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

    • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

    • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)

    Secara yuridis, laut tidak dapat dimiliki secara pribadi. Negara berwenang penuh dalam pengelolaannya, dan karenanya laut tidak boleh diprivatisasi hanya demi kepentingan sepihak.

    Ilegalitas pemasangan pagar laut

    Praktik pemasangan pagar, patok, atau pembatas di laut oleh pihak pengusaha tanpa dasar hukum atau izin resmi dari pemerintah merupakan tindakan melawan hukum. Terlebih jika tindakan tersebut:

    • Menghambat akses nelayan tradisional menuju wilayah tangkap ikan.

    • Tidak melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang laut sebagaimana diatur undang-undang.

    Potensi pelanggaran hukum

    Beberapa ketentuan yang berpotensi dilanggar dalam praktik ini antara lain:

    • Pasal 16 UU PWP3K: Pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan.

    • Pasal 23 UU Kelautan: Pemanfaatan ruang laut harus sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

    • Pasal 61 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster kelautan): Pemanfaatan ruang laut tidak boleh merugikan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional.

    Perlindungan hukum bagi nelayan tradisional

    Peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan khusus bagi nelayan tradisional, antara lain:

    • Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan.

    • UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

    Dengan dasar hukum tersebut, nelayan tradisional berhak memperoleh:

    • Akses bebas ke laut untuk melaut dan menangkap ikan.

    • Perlindungan dari praktik-praktik yang mengancam ruang hidup mereka.

    Dampak sosial dan lingkungan

    Pemasangan pagar laut secara ilegal dapat menimbulkan berbagai dampak, baik sosial maupun lingkungan, seperti:

    • Dampak sosial: Hilangnya mata pencaharian nelayan, munculnya konflik horizontal, serta ketimpangan ekonomi.

    • Dampak lingkungan: Terganggunya arus laut dan rusaknya ekosistem pesisir, terutama bila pagar dipasang secara permanen atau tidak ramah lingkungan.

    Kesimpulan

    Dengan demikian, pematokan atau pemasangan pagar laut tanpa izin resmi jelas merupakan pelanggaran hukum dari sisi kelautan, pengelolaan ruang, hingga hak asasi masyarakat pesisir. Nelayan tradisional memiliki landasan hukum yang kuat untuk menolak maupun menuntut praktik semacam ini, baik melalui jalur hukum, mediasi, maupun laporan kepada instansi berwenang.

    Pemerintah sebagai pemegang otoritas wajib hadir untuk:

    • Menegakkan hukum dan mencabut izin yang merugikan masyarakat.

    • Melindungi ruang hidup dan keberlangsungan nelayan.

    • Mengevaluasi praktik privatisasi laut oleh pihak swasta maupun korporasi.

    Rekomendasi

    Masyarakat atau nelayan yang dirugikan dapat melaporkan praktik ilegal ini ke:

    • Dinas Kelautan dan Perikanan daerah.

    • Ombudsman Republik Indonesia.

    • Komnas HAM.

    • Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang lingkungan dan hukum (misalnya WALHI, LBH).

    Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi:

    • Gugatan citizen lawsuit terhadap negara jika terjadi kelalaian.

    • Gugatan perdata atas pelanggaran hak.

    • Laporan pidana bila terdapat unsur perusakan lingkungan atau intimidasi.