Cakrabuanapos

Tag: hukum lingkungan laut

  • Perencanaan tata ruang laut berbasis hukum dan ekosistem

    Perencanaan tata ruang laut berbasis hukum dan ekosistem

    Perencanaan tata ruang laut berbasis hukum dan ekosistem

    Oleh: Dede Farhan Aulawi

    Laut merupakan salah satu elemen vital dalam sistem kehidupan, baik secara global maupun nasional. Sebagai ruang yang terbuka dan dinamis, laut tidak hanya menyimpan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga berfungsi sebagai jalur perdagangan internasional, zona pertahanan negara, serta arena berlangsungnya berbagai aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi.

    Namun, dalam konteks penataan ruang, muncul pertanyaan penting: apakah laut dapat atau boleh dipatok secara tetap seperti halnya daratan?

    Dari sisi hukum dan keamanan, terdapat batasan yang jelas bahwa tidak semua bagian laut dapat dipatok atau ditetapkan secara kaku. Berikut beberapa perspektif yang dapat diperhatikan:

    Dinamika laut dan ketidakpastian batas

    Secara fisik, laut merupakan ruang yang senantiasa bergerak. Arus, gelombang, pasang surut, serta perubahan garis pantai membuat batas-batas geografis laut berubah secara alami. Karena sifatnya yang dinamis, pemagaran atau pematokan laut secara permanen tidak hanya tidak praktis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan laut sebagaimana diatur dalam hukum laut internasional.

    Prinsip kebebasan laut lepas dalam hukum internasional

    Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menegaskan bahwa laut lepas (high seas) adalah wilayah yang berada di luar yurisdiksi nasional dan tidak boleh diklaim secara eksklusif oleh negara manapun. Di kawasan ini berlaku prinsip freedom of the high seas, yang mencakup kebebasan pelayaran, penangkapan ikan, penelitian ilmiah, serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

    Dengan demikian, pematokan atau penguasaan laut lepas secara eksklusif jelas bertentangan dengan prinsip tersebut dan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Zona-zona laut yang diatur, bukan dipatok

    Meskipun laut tidak bisa dipatok secara mutlak, UNCLOS memberikan kewenangan bagi negara pantai untuk mengatur pemanfaatan laut dalam zona-zona tertentu, seperti:

    • Laut Teritorial (hingga 12 mil laut dari garis pangkal): negara memiliki kedaulatan penuh, tetapi tetap wajib menjamin hak lintas damai bagi kapal asing.

    • Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE, hingga 200 mil laut): negara berhak mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi tidak memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebut.

    • Landas Kontinen: negara dapat mengklaim hak atas sumber daya di dasar laut, namun tetap tidak boleh mematok laut secara fisik.

    Dalam zona-zona ini, negara dapat menyusun tata ruang laut secara fungsional, misalnya dengan menetapkan kawasan perikanan, jalur pelayaran, wilayah konservasi, atau kawasan industri. Penataan ini bersifat administratif dan tidak boleh menghalangi kebebasan navigasi serta akses internasional sesuai hukum laut.

    Dengan demikian, pematokan atau penguasaan laut lepas secara eksklusif jelas bertentangan dengan prinsip tersebut dan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Zona-zona laut yang diatur, bukan dipatok

    Meskipun laut tidak bisa dipatok secara mutlak, UNCLOS memberikan kewenangan bagi negara pantai untuk mengatur pemanfaatan laut dalam zona-zona tertentu, seperti:

    • Laut Teritorial (hingga 12 mil laut dari garis pangkal): negara memiliki kedaulatan penuh, tetapi tetap wajib menjamin hak lintas damai bagi kapal asing.

    • Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE, hingga 200 mil laut): negara berhak mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi tidak memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebut.

    • Landas Kontinen: negara dapat mengklaim hak atas sumber daya di dasar laut, namun tetap tidak boleh mematok laut secara fisik.

    Dalam zona-zona ini, negara dapat menyusun tata ruang laut secara fungsional, misalnya dengan menetapkan kawasan perikanan, jalur pelayaran, wilayah konservasi, atau kawasan industri. Penataan ini bersifat administratif dan tidak boleh menghalangi kebebasan navigasi serta akses internasional sesuai hukum laut.

    Aspek keamanan: risiko konflik dan militerisasi

    Pematokan laut secara sepihak berpotensi menimbulkan konflik, terutama di kawasan yang memiliki klaim tumpang tindih antarnegara. Laut Cina Selatan menjadi contoh nyata bagaimana pematokan wilayah memicu ketegangan geopolitik, militerisasi, hingga bentrokan laut.

    Selain itu, laut memiliki fungsi strategis militer. Kapal perang tetap memiliki hak lintas damai bahkan di laut teritorial, selama tidak mengancam keamanan negara pantai. Pembatasan laut secara kaku dapat melanggar prinsip ini dan memicu insiden militer yang tidak diinginkan.

    Solusi: penataan fleksibel dan kolaboratif

    Tata ruang laut yang ideal tidak dilakukan dengan pematokan fisik, melainkan melalui pendekatan yang fleksibel, adaptif, dan berbasis kesepakatan. Kerja sama regional maupun internasional menjadi kunci, misalnya dengan perjanjian zona penangkapan ikan bersama, jalur pelayaran internasional, atau kawasan konservasi lintas negara.

    Pendekatan Ecosystem-Based Marine Spatial Planning (penataan ruang laut berbasis ekosistem) menjadi solusi yang lebih berkelanjutan karena menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap hukum internasional.

    Kesimpulan

    Laut bukanlah ruang yang bisa dipatok secara permanen atau eksklusif. Dari perspektif hukum internasional dan aspek keamanan, pematokan laut bertentangan dengan prinsip kebebasan laut dan berpotensi menimbulkan konflik antarnegara.

    Oleh karena itu, perencanaan tata ruang laut harus dilakukan dengan hati-hati, fleksibel, dan kolaboratif, dengan mengedepankan keseimbangan antara kedaulatan negara, kelestarian ekosistem, serta stabilitas global. Menjaga laut sebagai ruang bersama merupakan tanggung jawab kolektif demi keberlanjutan dan perdamaian dunia.

  • Analisis yuridis pematokan pagar laut oleh pengusaha

    Analisis yuridis pematokan pagar laut oleh pengusaha

    Oleh: Dede Farhan Aulawi

    Status hukum laut di Indonesia

    Laut merupakan bagian dari ruang wilayah negara yang memiliki kedudukan strategis serta diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

    • UUD 1945 Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

    • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

    • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)

    Secara yuridis, laut tidak dapat dimiliki secara pribadi. Negara berwenang penuh dalam pengelolaannya, dan karenanya laut tidak boleh diprivatisasi hanya demi kepentingan sepihak.

    Ilegalitas pemasangan pagar laut

    Praktik pemasangan pagar, patok, atau pembatas di laut oleh pihak pengusaha tanpa dasar hukum atau izin resmi dari pemerintah merupakan tindakan melawan hukum. Terlebih jika tindakan tersebut:

    • Menghambat akses nelayan tradisional menuju wilayah tangkap ikan.

    • Tidak melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang laut sebagaimana diatur undang-undang.

    Potensi pelanggaran hukum

    Beberapa ketentuan yang berpotensi dilanggar dalam praktik ini antara lain:

    • Pasal 16 UU PWP3K: Pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan.

    • Pasal 23 UU Kelautan: Pemanfaatan ruang laut harus sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

    • Pasal 61 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster kelautan): Pemanfaatan ruang laut tidak boleh merugikan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional.

    Perlindungan hukum bagi nelayan tradisional

    Peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan khusus bagi nelayan tradisional, antara lain:

    • Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan.

    • UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

    Dengan dasar hukum tersebut, nelayan tradisional berhak memperoleh:

    • Akses bebas ke laut untuk melaut dan menangkap ikan.

    • Perlindungan dari praktik-praktik yang mengancam ruang hidup mereka.

    Dampak sosial dan lingkungan

    Pemasangan pagar laut secara ilegal dapat menimbulkan berbagai dampak, baik sosial maupun lingkungan, seperti:

    • Dampak sosial: Hilangnya mata pencaharian nelayan, munculnya konflik horizontal, serta ketimpangan ekonomi.

    • Dampak lingkungan: Terganggunya arus laut dan rusaknya ekosistem pesisir, terutama bila pagar dipasang secara permanen atau tidak ramah lingkungan.

    Kesimpulan

    Dengan demikian, pematokan atau pemasangan pagar laut tanpa izin resmi jelas merupakan pelanggaran hukum dari sisi kelautan, pengelolaan ruang, hingga hak asasi masyarakat pesisir. Nelayan tradisional memiliki landasan hukum yang kuat untuk menolak maupun menuntut praktik semacam ini, baik melalui jalur hukum, mediasi, maupun laporan kepada instansi berwenang.

    Pemerintah sebagai pemegang otoritas wajib hadir untuk:

    • Menegakkan hukum dan mencabut izin yang merugikan masyarakat.

    • Melindungi ruang hidup dan keberlangsungan nelayan.

    • Mengevaluasi praktik privatisasi laut oleh pihak swasta maupun korporasi.

    Rekomendasi

    Masyarakat atau nelayan yang dirugikan dapat melaporkan praktik ilegal ini ke:

    • Dinas Kelautan dan Perikanan daerah.

    • Ombudsman Republik Indonesia.

    • Komnas HAM.

    • Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang lingkungan dan hukum (misalnya WALHI, LBH).

    Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi:

    • Gugatan citizen lawsuit terhadap negara jika terjadi kelalaian.

    • Gugatan perdata atas pelanggaran hak.

    • Laporan pidana bila terdapat unsur perusakan lingkungan atau intimidasi.